Menimbang

:

 a.

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

 b.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

 c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

:

 01

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

 02

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 03

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

 04

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir kali  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);

 05

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

 06

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

 07

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

 08

Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

 09

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2016 Nomor 53);

 10

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

 11

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

 12

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

 13

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 14

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

 15

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

 16

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;

 17

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

 18

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun anggaran 2020.

 19

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;

 20

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

 21

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor       Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;

 22

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor       Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;

 23

Peraturan Desa            Nomor        Tahun       Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;

Menetapkan

:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  KAUDITAN I TAHUN ANGGARAN 2020

1.   Pendapatan Desa

Rp

1.538.961.836,00

2.   Belanja Desa

Rp

1.557.100.586,00

          SURPULS/DEFISIT

Rp

(18.138.750,00)

3.   Pembiayaan

a.    Penerimaan Pembiayaan

Rp

63.138.750,00

b.   Pengeluaran Pembiayaan

Rp

45.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp

18.138.750,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp

0,00

Ditetapkan di       :   Desa Kauditan I

Pada tanggal         :   02 Maret 2020

HUKUM TUA DESA KAUDITAN I,

NANCY  H.  WORUNG

Diundangkan di   :  Desa Kauditan I

Pada tanggal         :   02 Maret 2020

SEKRETARIS DESA KAUDITAN I

ANGRAINI S. ROTTY